INA Butuh Dana Sebesar US$450M

INA membutuhkan dana sebesar 450 miliar dollar AS atau setara dengan nilai Rp 6.495 triliun per dollar hari ini,  untuk pembangunan infrastruktur. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanah air hanya hanya bisa memenuhi setengah dari kebutuhan infrastruktur tersebut yaitu sekitar 200 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.888 triliun.

Infrastuktur INA

Chief Executive Offcier (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) Ridha Wirakusumah menyatakan bahwa sisa dari kebutuhan itu belum terlihat bagaimana cara membiayainya. “Nah, disitulah mudah-mudahan kita (INA) bisa mencoba membantu,” ujar dari Ridha yang dikutip dari YouTube Kementerian BUMN, Sabtu (01/05/2021).

INA (Indonesia Investment Authority)

INA adalah suatu lembaga investasi sui generis dan melakukan investasi dengan ko-investasi dengan mitra investor, baik dalam maupun luar negeri. Tujuan investasi Sovereign Wealth Fund (SWF) asli Indonesia itu yakni mengelola aset domestik yang dianggap perlu untuk dilakukan pembangunan.

Ada dua jenis investasi yang dapat dilakukan, melalui master fund maupun thematic fund. Thematic fund dibuat secara khusus untuk melakukan investasi di jenis aset tertentu, mengingat tiap investor memiliki appetite resiko dan pilihan aset yang berbeda-beda.

INA juga dapat menjadi salah satu channel investasi ke Indonesia, selain channel investasi yang sudah ada, seperti melalui saham, obligasi, pinjaman atau financing, skema KPBU maupun investasi langsung lainnya.

Hingga April 2021, INA sudah mendapatkan komitmen melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman investasi senilai Rp 50 triliun-Rp 60 triliun. Meski begitu, Ridha belum bisa memastikan berapa target investasi yang harus diperoleh INA pada tahun ini. Sejatinya, kata Ridha, investasi yang ditanam ke INA berbentuk penyertaan modal, bukan utang.

Meski bisa mengeluarkan guarantee (jaminan), INA mengalokasikan investasi dalam pernyataan modal. Sehingga, tidak terjadi implikasi utang di dalamnya. Untuk diketahui, INA atau bisa disebut juga Lembaga Pengelola Investasi (LPI) resmi dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Januari 2021.

Jokowi pun telah melantik lima orang dewan pengawas INA yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Selain itu, juga ada Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari, sebagai dewan pengawas INA dengan latar belakang profesional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembentukan INA diperlukan untuk menciptakan beragam instrumen pembiayaan yang inovatif. Selain itu, INA diharapkan bisa menjadi institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan.

Indonesia Investment Authority (INA) kini telah resmi menjadi anggota asosiasi (associate member) dari lembaga otoritas investasi dunia International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF). Indonesia menjadi anggota baru dari IFSWF yang memiliki 35 anggota penuh dan anggota asosiasi, mewakili 40 negara di seluruh dunia.

Chair of the IFSWF Majed Al Romaithi mengatakan tujuan inti forum tersebut adalah untuk mempromosikan tata kelola yang baik dan praktik manajemen investasi dengan memfasilitasi berbagai pengetahuan antara anggota penuh IFSWF dan anggota asosiasi. “Dengan bergabung sebagai anggota asosiasi, INA akan mendapatkan keuntungan dari pengalaman anggota kami selama puluhan tahun untuk membantunya berkembang sebagai lembaga investasi terkemuka di dunia,” ujarnya.

Direktur Utama Indonesia Investment Authority (INA) Ridha Wirakusumah mengatakan, Indonesia masih memiliki kebutuhan investasi untuk pembangunan proyek infrastruktur mencapai US$ 450 miliar. Sejauh ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat memenuhi separuh dari kebutuhan dana tersebut atau US$ 200 miliar. Untuk memenuhi sisa kebutuhan investasi proyek Infrastruktur, pemerintah dapat mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Investasi Indonesia (LPI) dengan nama Indonesia Investment Authority (INA).

“Kita perlu dana Infrastruktur sekitar US$ 450 miliar, yang ada di rencana APBN kita hanya setengah, US$ 200 miliar, sisanya itu masih belum kelihatan bagaimana cara membiayainya. Dari situ mudah-mudahan kami bisa coba membantu,” ujarnya

Direktur INA (Indonesia Investment Authority)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *